MUDIK LEBARAN LEWAT TOL MAPAN

Komitmen Pemkot Malang dan PT Jasa Marga Pandaan Malang sebagai investor proyek tol Mapan (Malang–Pandaan) tengah diuji. Upaya mempercepat pembebasan lahan yang masih tersisa dan pengerjaan harus dilakukan beriringan. Berbagai langkah disiapkan agar jalan tol yang menjadi solusi utama mengatasi kemacetan di Kota Malang bisa segera beroperasi.

Komitmen tersebut dibahas khusus dalam rapat koordinasi antara Pemkot Malang dengan PT Jasa Marga Pandaan Malang di Balai Kota Malang kemarin (21/2). Hadir PJs (Pejabat Sementara) Wali Kota Malang Wahid Wahyudi bersama Sekkota Malang Wasto dan sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait. Sementara dari PT Jasa Marga Pandaan Malang dihadiri Direktur Utamanya, Agus Purnomo. Rapat yang digelar secara tertutup selama hampir tiga jam itu menghasilkan sejumlah poin penting untuk percepatan pengerjaan proyek tol.

Usai pertemuan, PJs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi menyatakan, pengerjaan tol Mapan oleh investor yang juga perusahaan BUMN (badan usaha milik negara) itu sudah menyatakan komitmennya mempercepat pengerjaan setelah lahan dibebaskan. Dari rencana semula bakal tuntas akhir 2018, PT Jasa Marga Pandaan Malang yakin September 2018 bakal selesai. ”Normalnya 5 bulan (setelah lahan bebas, Red) pengerjaan selesai, saya desak jasa marga untuk tidak normal (dipercepat, Red),” tegas Wahid.

Karena itu, pihaknya optimistis tahapan pengerjaan tol ke depan akan lancar. Tol dengan panjang 38,48 kilometer itu diakui masih memiliki sedikit masalah terkait lahan yang belum bebas. ”Khusus Kota Malang, tanah yang harus dibebaskan sekitar 15 hektare,” kata Kadishub dan LLAJ Provinsi Jawa Timur itu. Hingga saat ini, jumlah lahan yang telah bebas seluas 13,5 hektare lahan. Proses pembebasan lahan masih menyisakan 1,5 hektare saja. Apalagi dari sisa lahan tersebut masih termasuk lahan kosong milik Pemkot Malang yang asetnya dialihkan ke Kementerian PUPR. ”Hanya tinggal penyelesaian administrasi,” terangnya.

Untuk masalah pembebasan lahan milik warga, Wahid menegaskan, pihaknya akan lebih proaktif bekerja. ”Maret sudah harus dibebaskan,” tegasnya. Untuk itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Malang untuk menerapkan penegakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. ”Tentunya, kata Wahid, kepentingan pembangunan tol itu bukan kepentingan pemerintah semata,” terang doktor lulusan UB (Universitas Brawijaya) itu.

Jika seluruh lahan sudah bisa dibebaskan bulan depan, tahapan pengerjaan yang dilakukan investor sudah dapat dilangsungkan. Konstruksi untuk pembangunan tol tersebut, kata pria kelahiran Lamongan itu, hanya butuh waktu lima bulan. ”Jadi, Agustus seharusnya sudah selesai,” tegas Wahid.

Pemkot Malang dan PT Jasa Marga Pandaan Malang, dia menyatakan, sudah sepemikiran untuk membangun dari semua sektor lahan yang sudah dibebaskan saat ini. Artinya, pengerjaan sudah akan dilakukan di lahan yang sudah dibebaskan. Tidak melulu menunggu pembebasan lahan untuk dilakukan pembangunan.
Wahid membeberkan, dari 5 seksi tol Mapan, untuk Seksi 1 dan 3 yang dinilai sudah pada tahap finishing. Yaitu seksi Pandaan–Purwosari dan Lawang–Singosari. Sementara seksi 2 Purwosari–Lawang, seksi 4 Singosari–Pakis, dan seksi 5 Pakis–Malang masih belum kelar.

Namun, dengan langkah percepatan yang diupayakan saat ini, dimungkinkan nantinya seksi 1, 2, dan 3 sudah bisa dilewati kendaraan untuk mudik Lebaran. ”Untuk operasi fungsional Lebaran, seksi 1 dan 2 yang sudah kelar,” kata mantan staf Bappeda TK I Jatim itu.

Saat ditanya kapan target pemerintah pusat sebenarnya untuk pembangunan tol Mapan, Wahid menyatakan, jika rencana awal ditetapkan harus rampung akhir 2018. Namun, menurut dia, kebutuhan masyarakat akan jalur bebas hambatan itu sudah mendesak. ”Dan progres yang kami hitung, bisa selesai Agustus dan beroperasi September,” tegasnya.

Menanggapi desakan Pemkot Malang, Direktur Utama PT Jasa Marga Pandaan Malang Agus Purnomo menegaskan komitmennya jika masalah utamanya pembebasan lahan bisa segera dituntaskan. ”Sebagai investor, kami menunggu pemerintah membebaskan lahan, baru dibangun,” terangnya.

Menurut Agus, atensi Pemkot Malang terkait percepatan itu memang sudah seharusnya dilakukan. Dia juga mengamini jika ketentuan dalam UU 2/2012 dilaksanakan, di-deadline pembebasan lahan bisa dirampungkan Maret 2018. ”Kalau warga pemilik tanah tetap kukuh, ya bisa diterapkan UU itu,” tukasnya.

Sementara itu, untuk konstruksi tol Mapan terdapat lima pintu keluar dari Pandaan Malang. Agus memastikan, pintu keluar tersebut bukan jalan layang tapi jembatan layang. Hal itu penting ditegaskan untuk mengklarifikasi adanya ketentuan moratorium yang diumumkan Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan layang dan kereta layang tidak memengaruhi pengerjaan tol Mapan. ”Tidak berpengaruh. Karena kelimanya itu jembatan layang, bukan jalan layang,” pungkas Agus.

Nah masih mau berpikir lagi untuk Investasi atau memiliki Rumah Di CitraGarden City Malang? Tentunya dengan adanya Tol Mapan ini dapat menjadikan CitraGarden City Malang sangat mudah dijangkau dengan cepat.

CitraGarden City Malang merupakan perumahan dengan konsep Rumah Urban Resort di Malang dengan view terbaik dengan latar belakang pegunungan yang telah menjadi trademark kota Malang dengan kesejukan alami serta keindahan panorama alam yang memukau, mampu memberikan rasa nyaman, aman dan privasi yang terjaga bagi para penghuninya. CitraGarden City Malang saat ini memberikan penawaran-penawaran menarik dengan berbagai macam kemudahan cara pembayaran.

Jadi untuk anda jangan tunggu lagi, segera Kunjungi kami di Marketing Point CitraGarden City Malang, Jln CitraGarden City Boulevard atau bisa di akses melalui nomor telepon Telp. 0341 7500 888.
(Sumber : JawaPos Radar Malang)